Author: samsatbwi

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

• UPT PPD Banyuwangi membuat rencana kebutuhan pegawai, dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan.
• UPT PPD Banyuwangi menerapkan rencana kebutuhan pegawai,
• UPT PPD Banyuwangi menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.

2. Pola Mutasi internal

• UPT PPD Banyuwangi telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal,
• UPT PPD Banyuwangi telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal,
• UPT PPD Banyuwangi memiliki monitoring dan Evaluasi terhadap pola rotasi internal.

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

• UPT PPD Banyuwangi melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi,
• Dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai,
• Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standart kompetensi yang di tetapkan untuk masing-masing jabatan,
• UPT PPD banyuwangi memberikan kesempatan/hak bagi pegawai untuk mengikuti diklat dan pengembangan kompetensi lainnya.
• UPT PPD Banyuwangi telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (Capacity building / Transfer Knowledge)
• UPT PPD Banyuwangi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan Kinerja

4. Penetapan Kinerja Individu

• UPT PPD Banyuwangi memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi,
• Penilaian kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator individu level atasnya,
• UPT PPD Banyuwangi telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik,
• Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakn/implementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

• UPT PPD Banyuwangi mengacu pada kondisi yang seharusnya seperti dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksankan/diimplementasikan;

6. Sistem Informasi Kepegawaian

• Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja dimutakhirkan secara berkala.

7. Aspek Reform

1. Kinerja Individu
   • pengukuran individu dilakukan dengan melihat kondisi apakah kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
2. Assessment Pegawai
   • Pengukuran dnegan melihat apakah hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
3. Pelanggaran Disiplin Pegawai
   • Pengukuran indikaro ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terjadi penurunan pelanggaran displin pegawai.

1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

• SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi,
• SOP Telah di tetapkan,
• SOP Telah di laksanakan.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

• Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem elektronik,
• Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi,
• Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi,
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

3. Keterbukaan Informasi Publik

• Keterbukaan informasi telah di terapkan di UPT PPD Banyuwangi,
• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

4. Aspek Reform

1. Peta proses Bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan,
2. Sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi
   • Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelansanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien,
   • Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi lebih cepat dan efisien.
3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
   • Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal,
   • Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal,
   • Transformasi digital pada pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal.

1. Penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

• Pembaruan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
• Penentuan Anggota Tim Kerja Zona Integritas
• Membuat SK tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

• Membuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI
• Dokumen Rencana Kerja memuat Target-target Prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK.
• Mekanisme Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK.

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK

• Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sesuai dengan Target yang di rencanakan,
• Monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas,
• Hasil Monitoring dan evaluasi di tindak Lanjuti.

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

• Pimpinan berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan pembangunan WBK,
• Membentuk Tim Agen Perubahan yang ditetapkan berdasarkan SK Tim Agen Perubahan
• Budaya Kerja dan pola pikir dibangun di lingkungan organisasi.
• Seluruh Pegawai UPT PPD Banyuwangi terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

5. Aspek Reform

1. Komitmen dalam Perubahan
   • Agen Perubahan telah membuat perubahan yang konkret
   • Perubahan yang di buat Agen perubahan telah terintegrasi dalam sistem manejemen
2. Komitment Pimpinan
   • Pimpinan memiliki komitment terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokument perencanaan instansi
3. Membangun Budaya Kerja
   • UPT PPD Banywangi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

UPT PPD Banyuwangi pada tanggal 11 Januari 2021 telah melaksanakan Pencanangan Zona Integritas.

Tujuan dilakukannya pembangunan Zona Integritas adalah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat