03. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

• UPT PPD Banyuwangi membuat rencana kebutuhan pegawai, dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan.
• UPT PPD Banyuwangi menerapkan rencana kebutuhan pegawai,
• UPT PPD Banyuwangi menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.

2. Pola Mutasi internal

• UPT PPD Banyuwangi telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal,
• UPT PPD Banyuwangi telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal,
• UPT PPD Banyuwangi memiliki monitoring dan Evaluasi terhadap pola rotasi internal.

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

• UPT PPD Banyuwangi melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi,
• Dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai,
• Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standart kompetensi yang di tetapkan untuk masing-masing jabatan,
• UPT PPD banyuwangi memberikan kesempatan/hak bagi pegawai untuk mengikuti diklat dan pengembangan kompetensi lainnya.
• UPT PPD Banyuwangi telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (Capacity building / Transfer Knowledge)
• UPT PPD Banyuwangi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan Kinerja

4. Penetapan Kinerja Individu

• UPT PPD Banyuwangi memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi,
• Penilaian kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator individu level atasnya,
• UPT PPD Banyuwangi telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik,
• Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakn/implementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

• UPT PPD Banyuwangi mengacu pada kondisi yang seharusnya seperti dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksankan/diimplementasikan;

6. Sistem Informasi Kepegawaian

• Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja dimutakhirkan secara berkala.

7. Aspek Reform

1. Kinerja Individu
   • pengukuran individu dilakukan dengan melihat kondisi apakah kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
2. Assessment Pegawai
   • Pengukuran dnegan melihat apakah hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
3. Pelanggaran Disiplin Pegawai
   • Pengukuran indikaro ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terjadi penurunan pelanggaran displin pegawai.